Notice

Kebijakan adalah Bagaimana penyelengara merespon permasalahan baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Notice

To Do or Not To Do

Notice

Kemiskinan, Kebodohan dan Buruknya Kesehatan membentuk lingkaran "KESENGSARAAN"

Notice

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari peningkatan kondisi hidup dari target group-nya

Notice

Kebijakan dapat terlaksana jika dan hanya jika perencana, pelaksana dan penerima manfaat bersinergi mencapat tujuan kebijakan

Senin, 09 Februari 2015

Case Close ( Pertanyaan umum dalam Mikro Ekonomi)








Ada beberapa pertanyaan dasar yang sering dipertanyakan dalam kajian ekonomi mikro.  Beberapa pertanyaan dan jawaban dapat dilihat dalam tulisan ini.

Perbedaan Organisasi Publik dan Swasta


Indikator Pembedaan karakteristik organisasi publik dan organisasi non publik(Benn & Gauss) sebagai berikut:
1. Interest (kepentingan) apakah keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara komunal atau individual
2. Akses: apakah fasilitas, sumber daya dan informasi dapat diakses secara umum atau tidak
3. agency (badan) apakah seseorang atau suatu organisasi bertindak secara individu atau sebagai perwakilan masyarakat.

Educated For What? (Pemaparan Buku William Easterly "The Elusive Quest for Growth)






Chapter 4: Educated For What?
Ada perbedaan pendapat mengenai pentingnya pendidikan. Jacques Delors menilai bahwa pendidikan bukan obat ajaib tetapi anggota UNESCO mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu pokok sarana yang tersedia untuk mendorong pembangunan manusia dalam mengurangi kemiskinan, ekslusif, kebodohan, penindasan dan perang. Bahkan Delor mengatakan bahwa leluruh biasanya meninggalkan warisan  berupa harta tetapi sebenarnya harta tersembunyi berada di dalam diri kita yaitu kemauan belajar.

Minggu, 11 Januari 2015

Penjabaran dari konsep Williams "What Are The Key Management & Sales Issues Facing Sales Managers For The Next 20 Years" Volume 4, Issue 9 (2011), pp. 20-43

Perkembangan penjualan mengalami tantangan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan . Faktor Eksternal adalah beberapa faktor yang mucul dari luar perusahaan meliputi : (1) munculnya model bisnis baru; (2) respon terhadap waktu ekonomi; (3) politik dan sosial; (4) ketidakstabilan dunia, kekacauan, perselisihan politik, dan pemberontakan nasional dan daerah; (5) konflik dan tantangan dalam tenaga kerja modern(flukstuasi tenaga kerja yang cukup besar, keragaman kekhawatiran, dan pengangguran); (6) Peringkat penjualan profesional menurun. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan meliputil: (1) Pilihan model bisnis perusahaan; (2) Ketertarikan  perusahaan untuk mengetahui apakah agen penjualan mereka dipersiapkan dengan baik; (3) Kesulitan untuk menemukan, mempekerjakan dan melatih orang sebagai sales atau bahkan manajer penjualan yang tepat; (4) Penggunaan teknologi penjualan yang terkini; (5) Tanggung jawab manajer penjualan; (6) Kualitas penjual kurang efektif dalam menjual.

Selasa, 07 Januari 2014

Manajemen Transisional Pemerintah Rokanhulu


 Pemerintah Rokanhulu lebih cenderung kepada tipe manajemen transisional. Seperti yang kita ketahui bahwa tipe manajemen transisional memiliki ciri diantaranya yaitu dalam pemerintahannya sudah ada upaya perubahan tetapi masih banyak cara-cara lama yang masih digunakan, belum sepenuhnya memakai logika rasional serta pemerintahnya telah memberikan sebagian kebebasan mengenai beberapa hal kepada masyarakat tetapi tetap dikendalikan secara ketat.

Review “Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah”


Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.     

Senin, 30 Desember 2013

Prioritas Kebijakan Penanganan Masalah Kependudukan pada BKKBN ( Salahsatu rencana kajian tesis, MPKP FE UI )


Salah satu program Analisis Kemiskinan di Indonesia yang dikemukakan oleh Bank Dunia perwakilan Jakarta adalah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi upaya penanggulangan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin.Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan kependudukan. Apabila seseorang ingin mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara, maka dapat dilihat dari pertumbuhan lapangan kerja, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa (Tri Setiyaningsih, 2004:12).

Senin, 18 November 2013

Awesome,, Adat Manjampuik

Beberapa hari yang lalu sempat terpikir bagaimana seandainya jodoh saya nanti adalah orang Pariaman. Pikiran ini didorong karena beberapa hari yang lalu teman dekat saya, yang notabene gadis pariaman menjelaskan betapa ringannya hatinya karena ternyata jodohnya bukan lelaki Pariaman. Secara tidak langsung pernyataan tersebut menyiratka betapa sulitnya jika menikah dengan Lelaki Pariaman. Tulisan ini pada dasarnya bukan untuk menyudutkan suatu adat atau golongan tertentu tetapi lebih berusaha memaparkan keunikan adat pernikahan disuatu daerah.

Standar Operasional Prosedur diatur melalui Permenpan no 35 Tahun 2012

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang sangat familiar terdengar akhir-akhir ini diberbagai media disebabkan tidak adanya informasi mengenai prosedur/tahapan dalam memperoleh pelayanan publik. Tidak adanya prosedur yang disosialisasikan dengan benar menyebabkan semakin besarnya celah penyelewengan terjadi. Hal itu dikarenakan minim akses pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat(target group). Mengingat penting adanya prosedur maka pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara telah mengeluarkan sebuah peraturan berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2012.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. UU No.12 tahun 2011 ini merupakan perubahan Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  karena tidak adanya pola yang jelas dalam pembuatan Perundangan-undangan khususnya pembuatan Perda, sehingga menimbulkan banyak Perda yang bermasalah. Munculnya Perda-perda yang bermasalah  saat ini disebabkan karena:
1)      bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  lebih tinggi,
2)      melanggar kepentingan umum,
3)      bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia,
4)      melanggar aspirasi masyarakat serta dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh masyarakat atau Badan Hukum  melalui Judicial Review. 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 04 tahun 2007

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 04 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan dalam pengertian ini adalah kebijakan yang memiliki 6 prinsip dasar yaitu:
1) Cerdas merupakan mampu memecahkan masalah publik secara manfaat, akuntabel dan kualitas.2) Bijaksanya yaitu tidak memunculkan masalah baru, 3) Memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, 4) Kepentingan publik berupa kepentingan umum bukan kelompok/golongan atau pemerintah, 5) Mampu memotivasi semua pihak dan 6) Mendorong peningkatan produktifitas.

Rabu, 25 September 2013

Kebijakan PUMP-P2HP


LATAR BELAKANG  MASALAH
(Pandangan Masyarakat Sebelum Kebijakan Berjalan)

Dalam mencapai pengentasan kemiskinan secara bersama maka sejak tahun 2009 dilaksanakan sebuah program yang berbasis masyarakat. Masyarakat diharmonisasikan dan disinergikan ke dalam wadah program pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Salah satu program yang menarik untuk dikaji adalah program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMD) yang berada dalam naungan Direktorat Jendral Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui program berupa bantuan modal untuk produksi dan tangkap hasil perikanan. Sehingga program ini masih belum familiar bagi nelayan.

Perbandingan GDP percapita dan GDP perlabor antara Indonesia dan Hongkong tahun 2009 dan 2010


Menurut pengertian yang dikeluarkan oleh World Bank, GDP perkapita adalah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam negeri (termasuk ditambahkan pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk) dibagi jumlah penduduk di negara tersebut. Nilainya dikonversikan dalam dolar Amerika, sehingga mata uang lokal suatu negara harus dikonversikan terlebih dahulu. GDP perworker adalah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam negeri (termasuk pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk) dibagi jumlah pekerja. Sedangkan Labor/pekerja adalah semua orang yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu tetapi tidak termasuk ibu rumah tangga dan pengasuh yang belum dibayar lainnya dan pekerja di sektor informal. 

Review Menuju Paradigma Baru Untuk Pembangunan : Strategi, Kebijakan, dan Proses ( Joseph Stiglitz )


Perencanaan Dalam Pembangunan Ekonomi

Ide dalam jurnal ini didorong oleh pandangan yang menjelaskan bahwa dasar dalam rekomendasi kebijakan yang akhir-akhir ini digunakan perlu dilakukan perubahan sehingga tidak hanya berfokus pada stabilitas harga daripada output dan pertumbuhan ekonomi. Saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan tersebut sebab dalam merekomendasikan kebijakan tiga factor yatu stabilitas harga , pertumbuhan ekonomi dan output saling berkaitan. Keterkaitan yang terjadi juga bersifat komplek misalnya ketika berfokus pada stabilitas harga maka output barang dan jasa harus diperhatikan sebab apabila barang/jasa yang diproduksi terlalu banyak dan menyebabkan barang yang ada melebihi keutuhan maka menyebabkan harga naik. Kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi stabilitas harga barang/jasa tersebut. Disisi lain output yang rendah menunjukkan  kecilnya daya beli masyarakat yang berimplikasi pada harga meningkat.

TEMU ALUMNI IKA UNAND


COMING SOON,
3 NOVEMBER 2013
"TEMU ALUMNI"
IKATAN KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS ANDALAS

Sabtu, 07 September 2013

#mandala bermasalah. Uji Kesabaran??

Komplen terbuka
#tigerairmandala

Seharusnya saya berangkat hari ini pku-jkrt jam 15.35
dgn #mandala ditunda menjadi 21.50

Rabu, 15 Mei 2013

Undangan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas Jabodetabek

Aslkm Wr. Wb
Uni , uda jo kawan -kawan ,
ko ado undangan ....

1. Acara seminar Nasional
    Narasumber: Gamawan Fauzi, Irwan Prayitno dan Husni Kamil Malik
    Lokasi: Hotel Balairung (depan halte busway Matraman 1)
    Tanggal : Sabtu, 25 Mei 2013
    Pukul : 08.00 WIB - Selesai



2. Jalan Sehat
    Lokasi : Monas

Konfirmasi kehadiran ketik nama_fakultas_angkatan kirim ke kontak person yang tertera di undangan.

Mohon info ini dapat disebarkan


Selasa, 23 April 2013

Kereta Ekonomi

Ini tuntutan kehidupan atau memang suka melanggar aturan?????

Senin, 15 April 2013

UJIAN NASIONAL

Fenomena Ujian Nasional yang beberapa tahun ini memang layak untuk di evaluasi.. Sudah kah pemerintah melakukannya??
Beberapa hal menggelitik,,Apakah UN sekarang telah mencapai tujuannya? Tujuan UN Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 ADALAH :

Sabtu, 09 Maret 2013

Konsep Kependudukan


Penduduk adalah setiap warga negara yang tinggal di daerah dalam waktu enam bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk menetap ( Tri Setiyaningsih, 2004:13 ). Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Misalnya suatu negara terdapat penduduk umur tua (45 tahun lebih) lebih banyak, maka dapat diharapkan negara tersebut mempunyai angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang tinggi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Demikian pula ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, bisa mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhannya. Ketidakseimbangan itu akan mempengaruhi pola keadaan sosial, ekonomi, dan keluarga.
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com