Awesome,, Adat Manjampuik

Beberapa hari yang lalu sempat terpikir bagaimana seandainya jodoh saya nanti adalah orang Pariaman. Pikiran ini didorong karena beberapa hari yang lalu teman dekat saya, yang notabene gadis pariaman menjelaskan betapa ringannya hatinya karena ternyata jodohnya bukan lelaki Pariaman. Secara tidak langsung pernyataan tersebut menyiratka betapa sulitnya jika menikah dengan Lelaki Pariaman. Tulisan ini pada dasarnya bukan untuk menyudutkan suatu adat atau golongan tertentu tetapi lebih berusaha memaparkan keunikan adat pernikahan disuatu daerah.

Read More

Standar Operasional Prosedur diatur melalui Permenpan no 35 Tahun 2012

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang sangat familiar terdengar akhir-akhir ini diberbagai media disebabkan tidak adanya informasi mengenai prosedur/tahapan dalam memperoleh pelayanan publik. Tidak adanya prosedur yang disosialisasikan dengan benar menyebabkan semakin besarnya celah penyelewengan terjadi. Hal itu dikarenakan minim akses pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat(target group). Mengingat penting adanya prosedur maka pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara telah mengeluarkan sebuah peraturan berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2012.

Read More

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. UU No.12 tahun 2011 ini merupakan perubahan Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  karena tidak adanya pola yang jelas dalam pembuatan Perundangan-undangan khususnya pembuatan Perda, sehingga menimbulkan banyak Perda yang bermasalah. Munculnya Perda-perda yang bermasalah  saat ini disebabkan karena:

1)      bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  lebih tinggi,

2)      melanggar kepentingan umum,

3)      bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia,

4)      melanggar aspirasi masyarakat serta dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh masyarakat atau Badan Hukum  melalui Judicial Review. 

Read More

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 04 tahun 2007

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 04 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan dalam pengertian ini adalah kebijakan yang memiliki 6 prinsip dasar yaitu:
1) Cerdas merupakan mampu memecahkan masalah publik secara manfaat, akuntabel dan kualitas.2) Bijaksanya yaitu tidak memunculkan masalah baru, 3) Memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, 4) Kepentingan publik berupa kepentingan umum bukan kelompok/golongan atau pemerintah, 5) Mampu memotivasi semua pihak dan 6) Mendorong peningkatan produktifitas.

Read More

Kebijakan PUMP-P2HP

LATAR BELAKANG  MASALAH

(Pandangan Masyarakat Sebelum Kebijakan Berjalan)

Dalam mencapai pengentasan kemiskinan secara bersama maka sejak tahun 2009 dilaksanakan sebuah program yang berbasis masyarakat. Masyarakat diharmonisasikan dan disinergikan ke dalam wadah program pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Salah satu program yang menarik untuk dikaji adalah program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMD) yang berada dalam naungan Direktorat Jendral Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui program berupa bantuan modal untuk produksi dan tangkap hasil perikanan. Sehingga program ini masih belum familiar bagi nelayan.

Read More

Perbandingan GDP percapita dan GDP perlabor antara Indonesia dan Hongkong tahun 2009 dan 2010

Menurut pengertian yang dikeluarkan oleh World Bank, GDP perkapita adalah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam negeri (termasuk ditambahkan pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk) dibagi jumlah penduduk di negara tersebut. Nilainya dikonversikan dalam dolar Amerika, sehingga mata uang lokal suatu negara harus dikonversikan terlebih dahulu. GDP perworker adalah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam negeri (termasuk pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk) dibagi jumlah pekerja. Sedangkan Labor/pekerja adalah semua orang yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu tetapi tidak termasuk ibu rumah tangga dan pengasuh yang belum dibayar lainnya dan pekerja di sektor informal. 

Read More

Review Menuju Paradigma Baru Untuk Pembangunan : Strategi, Kebijakan, dan Proses ( Joseph Stiglitz )

Perencanaan Dalam Pembangunan Ekonomi

Ide dalam jurnal ini didorong oleh pandangan yang menjelaskan bahwa dasar dalam rekomendasi kebijakan yang akhir-akhir ini digunakan perlu dilakukan perubahan sehingga tidak hanya berfokus pada stabilitas harga daripada output dan pertumbuhan ekonomi. Saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan tersebut sebab dalam merekomendasikan kebijakan tiga factor yatu stabilitas harga , pertumbuhan ekonomi dan output saling berkaitan. Keterkaitan yang terjadi juga bersifat komplek misalnya ketika berfokus pada stabilitas harga maka output barang dan jasa harus diperhatikan sebab apabila barang/jasa yang diproduksi terlalu banyak dan menyebabkan barang yang ada melebihi keutuhan maka menyebabkan harga naik. Kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi stabilitas harga barang/jasa tersebut. Disisi lain output yang rendah menunjukkan  kecilnya daya beli masyarakat yang berimplikasi pada harga meningkat.

Read More