Salah satu program
Analisis Kemiskinan di Indonesia yang dikemukakan oleh Bank Dunia perwakilan Jakarta adalah mempelajari
karakteristik kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia berusaha untuk
mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi upaya
penanggulangan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang
tersedia untuk pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya untuk
memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin.Permasalahan
kemiskinan berkaitan dengan kependudukan.
Apabila seseorang ingin
mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara, maka dapat dilihat dari
pertumbuhan lapangan kerja, persentase
penduduk yang ada di sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa (Tri
Setiyaningsih, 2004:12).
Kependudukan
menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus disetiap negara.
Hal itu menjadi perhatian khusus sebab
apabila mengalami tingkat pertumbuhan
penduduk yang rendah maka menjadi permasalahan seperti SDM yang tidak tersedia seperti
Namibia, Suriname, Islandia, Mauritania. Negara-negara tersebut hanya memiliki
2-3 jiwa/km2. Begitu juga sebaliknya, apabila mengalami pertumbuhan yang pesat dan tidak
terkontrol akan menjadi suatu permasalahan seperti ekonomi, lingkungan, dan
anggaran. Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi diantaranya
Monaco, Vatican, Maladewa, Bahrai dan Singapura. Jumlah penduduk yang besar
akan seiring dengan besarnya anggaran untuk kependudukan, peningkatan masalah lingkungan seperti
pengalihan lahan, peningkatan polusi tanah, air, maupun udara , ekplorasi
ataupun eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan maupun sumber daya alam
serta peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
Indonesia mengalami
kondisi kependudukan yang besar(nomor urut 3 terbesar didunia), tingkat/laju
pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah
penduduk Indonesia sejak tahun 1961 hingga 2010 menunjukkan terus mengalami
peningkatan. Peningkatan yang terus terjadi dapat dilihat dari tabel dibawah
ini.
Tabel 1. Rata-rata Penduduk Indonesia per km2 tahun 1961-2010 (dalam juta jiwa)
Sumber: Worldbank (Kepadatan penduduk aritmatik , adalah
jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah seluas 1 km²)
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 1961 terdapat kurang dari 60 juta jiwa penduduk Indonesia. Perkembangan kependudukan tahun 2013 seperti yang dikemukakan bapak Fasli Jalal(Kepala BKKBN) pada pembukaan Parenting Education Dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2013 (17/7) di Auditorium BKKBN Jakarta Timur, adalah hampir mencapai 250 juta jiwa.
Masalah kependudukan
merupakan masalah bagi semua stakeholder khususnya pemerintah. Hal itu
mengingat bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara dan diberi kekuasaan
untuk mengatur aktifitas didalamnya untuk kepentingan orang banyak. Dalam
mengatasi permasalahan kependudukan maka pemerintah Indonesia membuat sebuah
program yang berfokus pada penciptaan keluarga berkualitas yang disebut dengan
program Keluarga Berencana. Pada tahun 1970, pemerintah menyadari pentingnya
suatu lembaga/badan yang mengelola program keluarga berencana maka melalui
surat Keputusan Presiden RI Nomor 8 dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.
Program Keluarga
Berencana Nasional merupakan salah satu program pemerintah yang diatur dalam Undang-undang
nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunana Keluarga
Sejahtera yang disempurnakan kembali pada Undang-undang nomor 52 tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang
ini dijelaskan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran
anak, jarak dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan dan bantuan
sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Menurut BKKBN seperti
yang disampaikan oleh Drs Subagyo MA bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar
237,6 juta jiwa, yang berarti telah melebihi 3,4 juta dari proyeksi sebesar
234,2 juta jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) periode tahun 2000-2010
sebesar 1,49% meningkat dibandingkan dengan LPP periode tahun 1990-2000 yaitu
1,45%. LPP pada tahun 2014 diharapkan menurun menjadi 1,1 persen. Pertubuhan ril
dan proyeksi dapat dilihat dari grafik dibawah ini.
Grafik.1 Laju
Pertumbuhan Penduduk 1971-2010
Sumber : BKKBN (
RAKERNAS Pembangunan KKB di Jakarta, 9 Februari 2012 )
Seiring dengan lajunya
pertumbuhan penduduk Indonesia, beberapa data menunjukkan bahwa kemiskinan erat
kaitannya dengan jumlah anggota keluarga yang besar. World Bank dalam Jurnal
Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia 2010 menjelaskan bahwa rumah
tangga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar. Jumlah
rata-rata anggota rumah tangga miskin adalah 5,4 anggota dibandingkan jumlah
anggota rumah tangga bukan miskin sebesar 4,3 anggota. Dengan demikian, jumlah
anggota rumah tangga miskin 1 kali lebih banyak dari jumlah anggota rumah
tangga bukan miskin. Rumah tangga dengan jumlah anggota 5 orang atau lebih
memiliki kemungkinan menjadi miskin 2,7 kali lebih besar daripada rumah tangga
dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Perbedaan dalam hal jumlah anggota
keluarga umumnya disebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi pada kalangan
penduduk miskin. Jumlah rata-rata anak berusia di bawah 18 tahun pada rumah
tangga miskin adalah 2,6, sementara pada rumah tangga tidak miskin hanya 1,6 .
Saat ini, ada beberapa
program yang dilakukan oleh BKKBN seperti program pengendalian kependudukan, program KB-KR ,program KS-PK , program ADPIN
, program pelatihan dan pengembangan, serta
program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Namun setiap
lembaga mengalami masalah sama yaitu keterbatasan angggran, keterbatasan SDM dan rendahnya respon dari
kelompok sasaran. Sehingga dengan keterbatasan yang ada maka diperlukan
prioritas kebijakan.
Metodologi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Hirarcy Process. Hal itu
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. AHP merupakan Proses pengambilan
keputusan pada dasarnya berupa memilih suatu alternatif dari sekian banyak
alternatif berdasarkan sejumlah kriteria dari suatu permasalahan . Proses
pengambilan keputusan dapat dibangun
atau ditelusuri dengan logika hirarki. Aplikasi AHP dapat digunakan
untuk memecahkan berbagai masalah, antara lain menentukan prioritas, memilih berbagai alternatif
kebijaksanaan, Analisis manfaat biaya, Konflik/game theory serta model
Perencanaan
Hirarki adalah alat
yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks, dimana masalah tersebut
diuraikan ke dalam elemen-elemen yang terkait, dan menyusun elemen-elemen
secara hirarkis. Penyusunan elemen ke dalam kelompok yang homogen, dan menyusun
kelompok elemen ke dalam hirarki yang tepat. Ada beberapa bentuk hirarki yaitu
linear dan non linear. Linier atau
satu arah: elemen terpenting diletakkan paling atas, paling tidak penting dan
“dependen” paling bawah; Suatu level mempengaruhi level bagian bawahnya; elemen
bagian bawah tidak mempengaruhi bagian atasnya. Non linier yaitu hubungan antara level tidak satu arah.
Peralatan utama model
AHP adalah hirarki fungsional, dan persepsi manusia. Hirarki fungsional memuat
suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam
kelompok-kelompoknya dan kelompok-kelompok tersebut ditata menjadi sebuah
hirarki Persepsi Manusia, diperoleh dari
persepsi manusia expert atau pakar atau ahli. Expert: orang mengerti dg
benar permasalahan yang diajukan, memiliki kepentingan akan masalah tersebut,
dan merasakan akibat dari masalah tsb. Persepsi bersifat kualitatif , menangkap
faktor intuisi dan logika kuantitatif.
Jadi AHP dapat dikatakan sbg suatu model pengambilan keputusan yang
komprehensif memperhitungkan hal-hal kuantitatif dan kualitatif.
Kerangka Berfikir :
0 komentar:
Posting Komentar