Notice

Kebijakan adalah Bagaimana penyelengara merespon permasalahan baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Notice

To Do or Not To Do

Notice

Kemiskinan, Kebodohan dan Buruknya Kesehatan membentuk lingkaran "KESENGSARAAN"

Notice

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari peningkatan kondisi hidup dari target group-nya

Notice

Kebijakan dapat terlaksana jika dan hanya jika perencana, pelaksana dan penerima manfaat bersinergi mencapat tujuan kebijakan

Senin, 30 Desember 2013

Prioritas Kebijakan Penanganan Masalah Kependudukan pada BKKBN ( Salahsatu rencana kajian tesis, MPKP FE UI )


Salah satu program Analisis Kemiskinan di Indonesia yang dikemukakan oleh Bank Dunia perwakilan Jakarta adalah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi upaya penanggulangan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin.Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan kependudukan. Apabila seseorang ingin mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara, maka dapat dilihat dari pertumbuhan lapangan kerja, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa (Tri Setiyaningsih, 2004:12).

Senin, 18 November 2013

Awesome,, Adat Manjampuik

Beberapa hari yang lalu sempat terpikir bagaimana seandainya jodoh saya nanti adalah orang Pariaman. Pikiran ini didorong karena beberapa hari yang lalu teman dekat saya, yang notabene gadis pariaman menjelaskan betapa ringannya hatinya karena ternyata jodohnya bukan lelaki Pariaman. Secara tidak langsung pernyataan tersebut menyiratka betapa sulitnya jika menikah dengan Lelaki Pariaman. Tulisan ini pada dasarnya bukan untuk menyudutkan suatu adat atau golongan tertentu tetapi lebih berusaha memaparkan keunikan adat pernikahan disuatu daerah.

Standar Operasional Prosedur diatur melalui Permenpan no 35 Tahun 2012

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang sangat familiar terdengar akhir-akhir ini diberbagai media disebabkan tidak adanya informasi mengenai prosedur/tahapan dalam memperoleh pelayanan publik. Tidak adanya prosedur yang disosialisasikan dengan benar menyebabkan semakin besarnya celah penyelewengan terjadi. Hal itu dikarenakan minim akses pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat(target group). Mengingat penting adanya prosedur maka pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara telah mengeluarkan sebuah peraturan berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2012.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. UU No.12 tahun 2011 ini merupakan perubahan Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  karena tidak adanya pola yang jelas dalam pembuatan Perundangan-undangan khususnya pembuatan Perda, sehingga menimbulkan banyak Perda yang bermasalah. Munculnya Perda-perda yang bermasalah  saat ini disebabkan karena:
1)      bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  lebih tinggi,
2)      melanggar kepentingan umum,
3)      bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia,
4)      melanggar aspirasi masyarakat serta dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh masyarakat atau Badan Hukum  melalui Judicial Review. 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 04 tahun 2007

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 04 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan dalam pengertian ini adalah kebijakan yang memiliki 6 prinsip dasar yaitu:
1) Cerdas merupakan mampu memecahkan masalah publik secara manfaat, akuntabel dan kualitas.2) Bijaksanya yaitu tidak memunculkan masalah baru, 3) Memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, 4) Kepentingan publik berupa kepentingan umum bukan kelompok/golongan atau pemerintah, 5) Mampu memotivasi semua pihak dan 6) Mendorong peningkatan produktifitas.

Rabu, 25 September 2013

Kebijakan PUMP-P2HP


LATAR BELAKANG  MASALAH
(Pandangan Masyarakat Sebelum Kebijakan Berjalan)

Dalam mencapai pengentasan kemiskinan secara bersama maka sejak tahun 2009 dilaksanakan sebuah program yang berbasis masyarakat. Masyarakat diharmonisasikan dan disinergikan ke dalam wadah program pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Salah satu program yang menarik untuk dikaji adalah program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMD) yang berada dalam naungan Direktorat Jendral Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui program berupa bantuan modal untuk produksi dan tangkap hasil perikanan. Sehingga program ini masih belum familiar bagi nelayan.

Perbandingan GDP percapita dan GDP perlabor antara Indonesia dan Hongkong tahun 2009 dan 2010


Menurut pengertian yang dikeluarkan oleh World Bank, GDP perkapita adalah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam negeri (termasuk ditambahkan pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk) dibagi jumlah penduduk di negara tersebut. Nilainya dikonversikan dalam dolar Amerika, sehingga mata uang lokal suatu negara harus dikonversikan terlebih dahulu. GDP perworker adalah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam negeri (termasuk pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk) dibagi jumlah pekerja. Sedangkan Labor/pekerja adalah semua orang yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu tetapi tidak termasuk ibu rumah tangga dan pengasuh yang belum dibayar lainnya dan pekerja di sektor informal. 

Review Menuju Paradigma Baru Untuk Pembangunan : Strategi, Kebijakan, dan Proses ( Joseph Stiglitz )


Perencanaan Dalam Pembangunan Ekonomi

Ide dalam jurnal ini didorong oleh pandangan yang menjelaskan bahwa dasar dalam rekomendasi kebijakan yang akhir-akhir ini digunakan perlu dilakukan perubahan sehingga tidak hanya berfokus pada stabilitas harga daripada output dan pertumbuhan ekonomi. Saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan tersebut sebab dalam merekomendasikan kebijakan tiga factor yatu stabilitas harga , pertumbuhan ekonomi dan output saling berkaitan. Keterkaitan yang terjadi juga bersifat komplek misalnya ketika berfokus pada stabilitas harga maka output barang dan jasa harus diperhatikan sebab apabila barang/jasa yang diproduksi terlalu banyak dan menyebabkan barang yang ada melebihi keutuhan maka menyebabkan harga naik. Kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi stabilitas harga barang/jasa tersebut. Disisi lain output yang rendah menunjukkan  kecilnya daya beli masyarakat yang berimplikasi pada harga meningkat.

TEMU ALUMNI IKA UNAND


COMING SOON,
3 NOVEMBER 2013
"TEMU ALUMNI"
IKATAN KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS ANDALAS

Sabtu, 07 September 2013

#mandala bermasalah. Uji Kesabaran??

Komplen terbuka
#tigerairmandala

Seharusnya saya berangkat hari ini pku-jkrt jam 15.35
dgn #mandala ditunda menjadi 21.50

Rabu, 15 Mei 2013

Undangan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas Jabodetabek

Aslkm Wr. Wb
Uni , uda jo kawan -kawan ,
ko ado undangan ....

1. Acara seminar Nasional
    Narasumber: Gamawan Fauzi, Irwan Prayitno dan Husni Kamil Malik
    Lokasi: Hotel Balairung (depan halte busway Matraman 1)
    Tanggal : Sabtu, 25 Mei 2013
    Pukul : 08.00 WIB - Selesai



2. Jalan Sehat
    Lokasi : Monas

Konfirmasi kehadiran ketik nama_fakultas_angkatan kirim ke kontak person yang tertera di undangan.

Mohon info ini dapat disebarkan


Selasa, 23 April 2013

Kereta Ekonomi

Ini tuntutan kehidupan atau memang suka melanggar aturan?????

Senin, 15 April 2013

UJIAN NASIONAL

Fenomena Ujian Nasional yang beberapa tahun ini memang layak untuk di evaluasi.. Sudah kah pemerintah melakukannya??
Beberapa hal menggelitik,,Apakah UN sekarang telah mencapai tujuannya? Tujuan UN Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 ADALAH :

Sabtu, 09 Maret 2013

Konsep Kependudukan


Penduduk adalah setiap warga negara yang tinggal di daerah dalam waktu enam bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk menetap ( Tri Setiyaningsih, 2004:13 ). Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Misalnya suatu negara terdapat penduduk umur tua (45 tahun lebih) lebih banyak, maka dapat diharapkan negara tersebut mempunyai angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang tinggi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Demikian pula ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, bisa mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhannya. Ketidakseimbangan itu akan mempengaruhi pola keadaan sosial, ekonomi, dan keluarga.

HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Human trafficking atau yang dikenal dengan penjualan manusia merupakan tindak kriminalitas yang masih rentan di Indonesia. Pada human trafficking ini yang menjadi koran adalah wanita dan anak-anak. Tindak kriminal ini merupakan salah satu tindak kriminal dalam bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia karena korban dirampas hak kebebasannya dan mereka mendapat perlakuan seperti kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasukHIV/AIDS.

Review Buku:Judul : Reorientasi kebijakan kependudukan, Pengarang: Faturochman

            Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan secara saksama dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitasnya rendah. Namun seiring perubahan kondisi global maka dampak era globalisasi dan informasi mempengaruhi kebijakan kependudukan .

KEBIJAKAN NASIONAL 5 HARI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL


1.Siapa dan bagaimana kondisi serta distribusi kelompok sasaran
Di Indonesia, Pegawai negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil(PNS) , anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.

Apa Yang Pernah Terjadi Pada Implementasi Kebijakan? Sebuah Pendekatan Alternatif , Peter deLeon dan Linda deLeon

Dalam sejarah administrasi publik Harold Laswell melontarkan konsep ilmu kebijakan dan pemakaiannya pada proses kebijakan. Dia yang memasukkan istilah tersebut menjadi kosa kata kebijakan publik walaupun bukan dia orang pertama yang menekankan pentingnya implementasi kebijakan. Sejak saat itu, implementasi kebijakan menjadi satu bidang kajian kesarjanaan . Pada awalnya kajian ini hanya berupa pengenalan praktis tetapi seiring perkembangan kajian ini menjadi semakin rumit dan hampir semua bidang terdekat telah dimasukinya atau terkooptasi dengan kajian implementasi ini misalnya Manajement Publik (Linn 1996) atau bertransmografi menjadi bidang studi yang spesifik secara fungsional contoh  kajian kebijakan kesejahteraan. Makalah ini mengkaji perkembangan implementasi kebijakan , kesesuaian antara teori dan definisi dengan beberapa pernyataan publik.

Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Bentuk Kebijakan Desentralisasi Fiskal


Abstrak
            Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk reformasi kebijakan anggaran.  Melalui desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan daerah secara tepat dan  menggunakan segala bentuk inovasi dalam mencapai efektifitas dan efisiensi anggaran baik dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran.  Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yang bersifat kaku, hirarkis dan tradisional dirasa sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan di Indonesia khususnya setelah diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Stuktur Masyarakat Indonesia


Ada 2 ciri stuktur masyarakat Indonesia yang unik yaitu secara horizontal,adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa,agama, adat serta perbedaaan-perbedaan kedaerahaan dan secara vertical adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.
Perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan sring kali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Furnivall untuk mengambarkan masyarakat Indonesia saat masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat saat ini memang merupakan perluasan dari konsep tersebut.

Konsep Budaya


Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Aplikasi budaya politik di Indonesia


Budaya politik merupakan salah satu aspek penting dalam sisitem politik yang dikenal dengan political culture,  yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan  dari pandangan- pandangan politik  seperti norma – norma , pola-pola, orientasi terhadap politik dan pandangan hidup umumnya. Budaya politik  mengutamakan dimensi pysikologi dari suatau sisitem politik yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat serta harapan –harapannya. Misalnya, kegiatan politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang diinginkannya tetapi juga oleh harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Sedangkan menurut Almond dan Alba kebudayaan politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-poal orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu.

Senin, 25 Februari 2013

Menciptakan Keseimbangan antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern sebagai Bentuk Manajemen Perkotaan(Studi : kota Padang)

Menciptakan Keseimbangan antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern sebagai Bentuk Manajemen Perkotaan(Studi : kota Padang) Key words : Pasar tradisional, Pasar Modern dan Keseimbangan Pembangunan. 
PENDAHULUAN Salah satu perubahan perkembangan daerah rural(pedesaan) mejadi daerah urban(perkotaan) yaitu menculnya pasar modern sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang konsumtif. Munculnya pasar modern memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Disatu sisi masyarakat akan memiliki peningkatan taraf hidup yang dapat dinilai dengan peningkatan pembangunan sarana perekonomian berupa pasar mpdern tetapi disisi lain hal itu menjadisebuah ancaman bagi pedagang kecil terutama pedangan di pasar tradisional. Ada sebuah kekhawatiran dimasyarakat bahwa perilaku belanja masyarakat akan berubah dan akan mematikan usaha pedagang kecil. Banyak kalangan prihatin pembangunan pasar modern yang pesat menyebabkan omzet pedagang pasar tradisional turun hingga 35% pada 2008. 

Kamis, 03 Januari 2013

Teori Pilihan Publik


Pilihan Publik adalah pengambilan keputusan secara bersama-sama/kolektif yang dilihat dari perspektif ekonomi untuk menjelaskan fenomena sosial-politik. Dalam teori pilihan publik ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan yaitu supply-demand(pertukaran) dan kelembagaan. Menurut Samuelson & Nordhaus : Salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik) dan  James Buchanan menjelaskan bahwa pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi

Modal Sosial

Modal sosial merupakan sebuah bentuk kemampuan masyarakat berupa jaringan dari hubungan sosial yang terdiri dari kepercayaan dan pertukaran yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Modal sosial terdiri dari beberapa unsur yaitu kepercayaan, pertukaran, identitas bersama, memperhatikan tujuan masa depan dan kejasama. Modal sosial memiliki dua fungsi, yaitu bonding dan bridging. Modal sosial memiliki manfaat dalam menekan/mengecilkan biaya transaksi(transaction cost).

sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com