Penduduk adalah setiap warga negara yang
tinggal di daerah dalam waktu enam bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk
menetap ( Tri Setiyaningsih, 2004:13 ). Komposisi penduduk dalam arti demografi
adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini
sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Misalnya suatu
negara terdapat penduduk umur tua (45 tahun lebih) lebih banyak, maka dapat
diharapkan negara tersebut mempunyai angka kelahiran yang rendah dan angka kematian
yang tinggi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Demikian
pula ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, bisa
mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhannya.
Ketidakseimbangan itu akan mempengaruhi pola keadaan sosial, ekonomi, dan
keluarga.
Notice
Kebijakan adalah Bagaimana penyelengara merespon permasalahan baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu
Notice
To Do or Not To Do
Notice
Kemiskinan, Kebodohan dan Buruknya Kesehatan membentuk lingkaran "KESENGSARAAN"
Notice
Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari peningkatan kondisi hidup dari target group-nya
Notice
Kebijakan dapat terlaksana jika dan hanya jika perencana, pelaksana dan penerima manfaat bersinergi mencapat tujuan kebijakan
Sabtu, 09 Maret 2013
HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA
Human
trafficking atau yang dikenal dengan penjualan manusia merupakan tindak
kriminalitas yang masih rentan di Indonesia. Pada human trafficking ini yang
menjadi koran adalah wanita dan anak-anak. Tindak kriminal ini merupakan salah
satu tindak kriminal dalam bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia karena korban
dirampas hak kebebasannya dan mereka mendapat perlakuan seperti kekerasan,
pelecehan seksual dan sebagainya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak
menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat
beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental
spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak
dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasukHIV/AIDS.
Review Buku:Judul : Reorientasi kebijakan kependudukan, Pengarang: Faturochman
Masalah
kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi
penduduk merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan secara saksama
dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi,
tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitasnya
rendah. Namun seiring perubahan kondisi global maka dampak era globalisasi dan
informasi mempengaruhi kebijakan kependudukan .
KEBIJAKAN NASIONAL 5 HARI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
1.Siapa dan bagaimana
kondisi serta distribusi kelompok sasaran
Di
Indonesia, Pegawai negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil(PNS) , anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri). Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Pusat
(PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada
departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga
tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan
dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di
Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS
Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.
Apa Yang Pernah Terjadi Pada Implementasi Kebijakan? Sebuah Pendekatan Alternatif , Peter deLeon dan Linda deLeon
Dalam sejarah administrasi publik Harold
Laswell melontarkan konsep
ilmu kebijakan dan pemakaiannya pada proses kebijakan. Dia yang memasukkan
istilah tersebut menjadi kosa kata kebijakan
publik walaupun bukan dia orang pertama yang menekankan pentingnya implementasi
kebijakan.
Sejak saat itu, implementasi kebijakan menjadi satu bidang kajian kesarjanaan .
Pada awalnya kajian ini hanya berupa pengenalan praktis tetapi seiring
perkembangan kajian ini menjadi semakin rumit dan hampir semua bidang terdekat
telah dimasukinya atau terkooptasi dengan kajian
implementasi ini misalnya Manajement Publik (Linn 1996) atau bertransmografi menjadi
bidang studi yang spesifik secara fungsional contoh kajian kebijakan
kesejahteraan. Makalah ini mengkaji perkembangan
implementasi kebijakan , kesesuaian antara teori dan definisi dengan beberapa
pernyataan publik.
Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Bentuk Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Abstrak
Desentralisasi fiskal adalah salah
satu bentuk reformasi kebijakan anggaran.
Melalui desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat melihat
kebutuhan daerah secara tepat dan
menggunakan segala bentuk inovasi dalam mencapai efektifitas dan efisiensi
anggaran baik dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran. Sistem penganggaran yang selama ini
diterapkan di Indonesia yang bersifat kaku, hirarkis dan tradisional dirasa
sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan di Indonesia khususnya setelah
diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Stuktur Masyarakat Indonesia
Ada 2 ciri stuktur masyarakat Indonesia yang unik yaitu
secara horizontal,adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan
perbedaan-perbedaan suku bangsa,agama, adat serta perbedaaan-perbedaan kedaerahaan
dan secara vertical adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan
lapisan bawah yang cukup tajam.
Perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan sring
kali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia
yang bersifat majemuk, istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Furnivall
untuk mengambarkan masyarakat Indonesia
saat masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat saat ini memang merupakan perluasan
dari konsep tersebut.
Konsep Budaya
Budaya
atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah,
yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan
sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture,
yang berasal dari kata Latin Colere,
yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah
atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai
"kultur" dalam bahasa Indonesia.
Aplikasi budaya politik di Indonesia
Budaya politik merupakan salah satu aspek penting dalam sisitem politik
yang dikenal dengan political culture, yang mencerminkan faktor subjektif.
Budaya politik adalah keseluruhan dari
pandangan- pandangan politik seperti
norma – norma , pola-pola, orientasi terhadap politik dan pandangan hidup
umumnya. Budaya politik mengutamakan
dimensi pysikologi dari suatau sisitem politik yaitu sikap-sikap, sistem-sistem
kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi
di dalam seluruh masyarakat serta harapan –harapannya. Misalnya, kegiatan
politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang diinginkannya
tetapi juga oleh harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya
mengenai situasi politik. Sedangkan menurut Almond dan Alba kebudayaan politik
suatu bangsa sebagai distribusi pola-poal orientasi khusus menuju tujuan
politik diantara masyarakat bangsa itu.