Penjabaran dari konsep Williams "What Are The Key Management & Sales Issues Facing Sales Managers For The Next 20 Years" Volume 4, Issue 9 (2011), pp. 20-43

Perkembangan penjualan mengalami tantangan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan . Faktor Eksternal adalah beberapa faktor yang mucul dari luar perusahaan meliputi : (1) munculnya model bisnis baru; (2) respon terhadap waktu ekonomi; (3) politik dan sosial; (4) ketidakstabilan dunia, kekacauan, perselisihan politik, dan pemberontakan nasional dan daerah; (5) konflik dan tantangan dalam tenaga kerja modern(flukstuasi tenaga kerja yang cukup besar, keragaman kekhawatiran, dan pengangguran); (6) Peringkat penjualan profesional menurun. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan meliputil: (1) Pilihan model bisnis perusahaan; (2) Ketertarikan  perusahaan untuk mengetahui apakah agen penjualan mereka dipersiapkan dengan baik; (3) Kesulitan untuk menemukan, mempekerjakan dan melatih orang sebagai sales atau bahkan manajer penjualan yang tepat; (4) Penggunaan teknologi penjualan yang terkini; (5) Tanggung jawab manajer penjualan; (6) Kualitas penjual kurang efektif dalam menjual.

Read More

Manajemen Transisional Pemerintah Rokanhulu

 Pemerintah Rokanhulu lebih cenderung kepada tipe manajemen transisional. Seperti yang kita ketahui bahwa tipe manajemen transisional memiliki ciri diantaranya yaitu dalam pemerintahannya sudah ada upaya perubahan tetapi masih banyak cara-cara lama yang masih digunakan, belum sepenuhnya memakai logika rasional serta pemerintahnya telah memberikan sebagian kebebasan mengenai beberapa hal kepada masyarakat tetapi tetap dikendalikan secara ketat.

Read More

Review “Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah”

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.     

Read More

Prioritas Kebijakan Penanganan Masalah Kependudukan pada BKKBN ( Salahsatu rencana kajian tesis, MPKP FE UI )

Salah satu program Analisis Kemiskinan di Indonesia yang dikemukakan oleh Bank Dunia perwakilan Jakarta adalah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi upaya penanggulangan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin.Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan kependudukan. Apabila seseorang ingin mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara, maka dapat dilihat dari pertumbuhan lapangan kerja, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa (Tri Setiyaningsih, 2004:12).

Read More

Awesome,, Adat Manjampuik

Beberapa hari yang lalu sempat terpikir bagaimana seandainya jodoh saya nanti adalah orang Pariaman. Pikiran ini didorong karena beberapa hari yang lalu teman dekat saya, yang notabene gadis pariaman menjelaskan betapa ringannya hatinya karena ternyata jodohnya bukan lelaki Pariaman. Secara tidak langsung pernyataan tersebut menyiratka betapa sulitnya jika menikah dengan Lelaki Pariaman. Tulisan ini pada dasarnya bukan untuk menyudutkan suatu adat atau golongan tertentu tetapi lebih berusaha memaparkan keunikan adat pernikahan disuatu daerah.

Read More

Standar Operasional Prosedur diatur melalui Permenpan no 35 Tahun 2012

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang sangat familiar terdengar akhir-akhir ini diberbagai media disebabkan tidak adanya informasi mengenai prosedur/tahapan dalam memperoleh pelayanan publik. Tidak adanya prosedur yang disosialisasikan dengan benar menyebabkan semakin besarnya celah penyelewengan terjadi. Hal itu dikarenakan minim akses pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat(target group). Mengingat penting adanya prosedur maka pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara telah mengeluarkan sebuah peraturan berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2012.

Read More

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. UU No.12 tahun 2011 ini merupakan perubahan Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  karena tidak adanya pola yang jelas dalam pembuatan Perundangan-undangan khususnya pembuatan Perda, sehingga menimbulkan banyak Perda yang bermasalah. Munculnya Perda-perda yang bermasalah  saat ini disebabkan karena:

1)      bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  lebih tinggi,

2)      melanggar kepentingan umum,

3)      bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia,

4)      melanggar aspirasi masyarakat serta dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh masyarakat atau Badan Hukum  melalui Judicial Review. 

Read More